Berlikunya Jalur Menjadi Akuntan Publik

Baru-baru ini IAPI menerbitkan Rancangan Peraturan Asosiasi terkait VERIFIKASI PENGALAMAN MEMBERIKAN JASA ASURANS DAN/ATAU JASA LAINNYA, ini mungkin respon dari surat-surat protes Forum Komunikasi CPA Non Akuntan Publik. Setelah di baca Rancangan PA ini makin mengada-ngada terkait proses verifikasi yang di maksud.

Pada Pasal 1 ayat 1 di beri defenisi :

Verifikasi pengalaman memberikan jasa asurans dan/atau jasa lainnya yang  selanjutnya    disebut    “Verifikasi”    adalah    kegiatan    yang diselenggarakan   oleh  Institut   Akuntan   Publik   Indonesia   untuk melakukan pemeriksaan atas permohonan persetujuan Surat Keterangan yang diajukan pemohon melalui serangkaian kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan ini yang bertujuan untuk menilai kecukupan jumlah jam pengalaman memberikan jasa audit atau jasa lainnya yang tercermin dalam Kertas Kerja yang sesuai dengan SPAP dalam rangka pemenuhan Kompetensi Profesional untuk berperan sebagai rekan perikatan audit sebagai pemenuhan salah satu persyaratan perizinan Akuntan Publik.

Pasal 1 ayat 3

Kertas  Kerja  adalah  dokumen  tertulis,  dokumen  elektronik,  atau dokumen dalam bentuk lainnya yang menggambarkan proses dan hasil kerja     Akuntan     Publik  penanggung     jawab     perikatan     yang menggambarkan pelaksanaan pemberian jasa sesuai dengan Standar Audit atau standar lain dari SPAP.

Dari 2 defenisi ini satu pertanyaan yang muncul . Dengan meminta Kertas kerja yang merupakan hasil kerja Tim sebagai dasar verifikasi pengalaman yang menjadi pertanyaan IAPI sedang melakukan verifikasi pengalaman Individual CPA Non AP atau sedang melakukan Reviu Mutu Akuntan Publik?

Kertas kerja merupakan Milik KAP dan AKuntan Publik yang melakukan sign , bentuka pertanggungjawaban, nah jika saat Perivikasi pengalaman dengan menunjukan Kertas kerja maka Pengajuan CPA Non AP di tolak kemudian seharusnya KAPnya juga di sanksi sebagai pemilik Kertas Kerja, jika tidak begitu maka agak luncu orang yang hanya sebagai tim di sanksi dengan di tolak pengajuan CPA Non APnya sedangkan KAP dan AP yang menyetujui kertas Kerja Tersebut melengang bebas.

Jika kondisi ini dijalankan akan menemukan resisten dari AP untuk memberikan izin kertas kerja di bawa keluar kantor, maka dari sini proses Verifikasi ini sudah jelas bermasalah.

Pada Pasal 4

(1)   Untuk memperoleh izin Akuntan Publik, seseorang harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri u.p. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dengan melengkapi formulir permohonan izin dan melampirkan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.

(2)   Dokumen    pendukung    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1) diantaranya adalah surat keterangan pengalaman memberikan jasa asurans dan/atau jasa lainnya yang diverifikasi oleh Institut, meliputi:

  1. Paling sedikit 1000  (seribu)  jam  jasa  audit  atas  informasi keuangan  historis  dalam  7  (tujuh)  tahun  terakhir,  dengan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau    menyupervisi    perikatan    audit    atas    informasi keuangan historis; dan
  2. Jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan manajemen, dalam hal pengalaman jasa audit atas informasi keuangan historis hanya terpenuhi 90% (sembilan puluh per seratus).

(3)   Sesuai ketentuan yang berlaku, pengecualian jumlah jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon yang berdomisili pada suatu provinsi yang tidak terdapat KAP atau cabang KAP, yaitu persyaratan pengalaman memberikan jasa asurans dan/atau jasa lainnya dalam rangka permohonan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur:

  1. Paling sedikit 500 (lima ratus) jam jasa audit atas informasi keuangan historis dalam 7 (tujuh) tahun terakhir; dan 
  2. 500 (lima ratus) jam jasa lainnya yang diverifikasi oleh Institut.

Dilihat dari sini sebenranya IAPI cukup memverifikasi pengalaman kerja berdasrkan Jam yang tercatat di PPPK dimana setiap tahun KAP dimana CPA Non AP bernaung, dan ini perlu juga di perbaiki disaat sebuah KAP menerbitakan surat keterangan Kerja akan tetapi mereka tidak melamporkan jam Kerja Staffnya maka KAP seperti ini memiliki manajemen SDM yang buruk maka harusnya mendapat sanksi.

setelah membaca detail maka Draft PA ini mendapat penolakan besar oalh Forum Komunikasi CPA Non AP, forum akan berusaha menempuh jalur hukum atas keputusan yang di anggap ngawur dari draft PA ini. Ini membuat prose menjadi AP itu makin bertele-tele seperti gambar yang beredar di bawah ini.

Jalur yang makin sulit ini membuat minat masyarakat untuk menjadi Akuntan Publik semakin menurun, ter-gambar tahun 2020 saja penambahan AP tidak sampai puluhan sedangkan yang antri di gerbang CPA Non Akuntan Publik ada sekitar 2.400 orang. Kapan organisasi ini akan di kelola secara baik. seharusnya Pemegang keputusan seperti Anggota Dewan yang terhormat mengkaji kembali UU No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, seperti penerapan UU ini belum sesuai dengan tujuan awalnya, malah di jadikan alat buat membuat kebijakan yang serampangan.

Facebook Comments

Artikel Menarik lainnya