Pemerintah harus menarik DSAK di bawah PPPK

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia merupakan sebuah standar yang harus dikuti oleh perusahaan yang bergerak dan berusahaa diwilayah Indonesia. Buku ini sudah bak kita UU bagi dunia pelaporan keuangan, saat ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan Masih di bawah Ikatan Akuntan Indonesia salah satu organisasi akuntan dari 3 organisasi akuntan yang di akui oleh pemerintah yang diakui sebagai organisasi Profesi Akuntansi yang di beri izin menerbitkan sertifikasi Profesi dibidang Akuntansi.

Sumber : PPT Sosialisasi PPPK
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.01/2017

Sejatinya standar itu menjadi milik publik sehingga bisa memasyarakat bisa dikaji di berbagai lini diperoleh secara cuma-cuma oleh mahasiswa, Dosen Praktisi untuk dipelajari dan dipahami bahkan dikembangkan menjadi produk turunan seperti buku, modul dan lain sebagainya tanpa harus ada ketakutan pelanggran hak cipta. Karena PSAK ini dimiliki oleh organisasi maka penyebarannnya terbatas memperolehnya secara cuma-cuma melalui portal organisasi harus menjadi anggota dulu dengan iyuran tahunan, kalau dipakai untuk di kutip harus harus melalui izin hak cipta organisasi, melihat kondisi ini wajar Standar Akuntansi ini kurang memasyarakat khususnya dikalangan mahasiswa dimana mereka tidak mampu membeli buku-buku PSAK secara lengkap yang harganya cukup tinggi. Sehingga tak heran mahasiswa bahkan sekolah vokasi di daerah banyak yang tidak tau PSAK itu yang mana bahkan sekolahnya tidak memiliki buku PSAK terupdate karena perpusatakaan tidak mampu menyediakan banyak dengan kebutuhan mahasiswa yang banyak pula.

Kita berkaca kepada UU KUP yang bebas menjadi sumber ilmu dari ilmu perpajajakan dimana kita banyak menemukan buku-buku perpajakan sebagain besar dengan bebas mengutip 100% isi dari UU KUP sehingga ilmu perpajakan berkembangan dan bukunya mudah dan banyak bertebaran. Maka dasar pemikiran ini ilmu akuntansi dan standar akuntansi akan cepat berkembang jika PSAK menjadi milik publik, supaya PSAK ini dapat menjadi milik publik maka dia harus bernaung di bawah pemerintah yaitu PPPK selaku yang mengawasi profesi keuangan di Indonesia.

Maka dengan ini kita mendesak pemerintah untuk menarik DSAK dibawah PPPK sehingga pengembangannya bisa melalui APBN dan penggunaannya bebas di pakai publik tanpa harus membayar. sehingga ada berkeadilan tidak ada klaim satu organisasi profesi bahwa PSAK milik mereka karena ada 3 organisasi profesi yang telah di akui pemerintah yang juga berhak mengklaimnnya.

Secara bersama-sama SMK,Jurusan akuntansi, mahasiswa, Dosen dan Praktisi seluruh Indonesia bersatu padu menyuarakan kepada pemerintah supaya DSAK ditarik di bawah PPPK dan PSAK yang diterbitkan menjadi barang publik yang bisa di akses secara cuma-cuma.

Facebook Comments