Dunia Maya Indonesia Harus di Benahi

saat ini kita mungkin sudah sangat gerah dengan maraknya beredarnya postingan yang kurang dapat dipertangungjawabkan, baik di produksi secara resmi mapun yang sengaja dibuat untuk tujuan finah,Hoax dan penggiringan Opini.  Menurut data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (hate speech),  angka tersebut merupakan data terbaru yang dimiliki oleh kominfo. Sayangnya, data itu tidak dibarengi dengan jumlah pemilik akun di media sosial yang juga menyebarkan hoax. (sumber cnn).

Jika saya menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, maka saya akan membuat kebijakan di tahun pertama masa jabatan saya ayang akan di tuangkan dalam bentuk keputusan mentri Komunikasi dan Informasi, antara lain :

  1. Semua Koran Online Harus terdaftar di Dewan Pers dan Domain harus diregistrasi atas nama badan Usaha.

Semua yang mengatas namakan Koran Online maka wajib terdaftar di dewan Pers, jika belum terdaftar maka domainnya akan di block oleh Kominfo bekeerjasama dengan penyedia layanan domain dan hosting. Pendaftaran ini wajib dalam bentuk berbadan hukum. Dengan cara ini secara hukum semua median yang menyampaikan berita online bertanggungjawab seacara hukum jika informasi yang disampaikan mengandung hal-hal pelanggran hukum serius.

2. Bekerjasama dengan semua platform penyedia media sosial.

saya akan mengundang semua penyedia platform media sosial kemudia membuat sebuat permintaan bahawa setiap akun media sosial harus bisa teridentifikasi data pribadi pemiliknya yang bisa terintegrasi dengan dan NIK KTP setiap individu dibatasi hanya boleh memiliki satu akun media sosial teregistrasi, semua akun media soasial yang tak teregistrasi harus di tutup. Akun media sosial yang di buat untuk tujuan bisnis memiliki karakter spesifik dan harus juga di registrasi dengan NPWP dan No registrasi Usaha/NIK.
Penyedia Platform Media sosial yang menolak bekerjasama saya beri waktu mempertimbangkan perminta saya, jika tidak kooperatif makan layananya di Indonesia akan saya tutup sementara sampai mereka mau memenuhi permintaan. Hal ini supaya setiap pengguna akun media sosial bertangungjawab atas segala postingan status dan lain hal yang di upload kemedia sosialnya.

3. Akun media sosial pemerintah harus resmi.

Akun media sosial pemerintah dan terafiliasi mulai dari tingkat desa hingga tingkat kementrian pembuatan dan pengelolan harus melalui surat keputusan resmi kelembagaan masing-masing dan setiap institusi hanya memiliki satu akun resmi dan di kelola dan berkordinasi dengan humas masing-masing. Hal ini supaya tidak ada postingan sembarangan dari institusi pemerintah.

Jakarta,10 April 2018

HAB

 

 

 

Facebook Comments