Pendidikan Dasar Tanpa Kurikulum

Jika saya Menjadi Menteri Pendidikan Nasional, maka beberapa kebijakan yang akan saya ambil di awal penugasan saya yang akan di tuangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

1. Menghapuskan Kurikulum Nasional yang Rumit
Saya menghapus segala bentuk kurikulum Pendidikan Nasional  SD sd SMA. Kementrian hanya menyeragaman nama mata pelajaran di tiap tingkat pendididikan yang di bagi menjadi 2 kelompok Mata Pelajaran wajib Nasional dan Mata Pelajaran Muatan Lokal. Mata Pelajaran Wajib Nasional ini seragam penyebutannya se Indonesia akan tetapi Mata Pelajaran Muatan Lokal di tentukan oleh sekolah masing-masing berdasarkan kekhasan Lokal dimana sekolah berada.

2. Penerimaan Sekolah Berdasarkan kedekatan Calon Murid dengan Sekolah.

Sekolah dalam satu Kecamatan akan otomatis hanya menerima murid dalam satu kecamatan saja, jika ada murid yang pindah ke sekolah kecamatan lain maka harus mengikuti seleksi yang ketat di antaranya jika masih ada kuota kosong baru bisa diterima. Diknas fokus pada kulitas bangunan dan fasilitas sekolah.

3. Isi Pembelajaran di Rumuskan oleh sekolah masing-masing

Isi pembelajaran dari tiap mata pelajaran yang telah di tentukan di buat oleh sekolah masing-masing melalui dewan Guru dan kepala sekolah. Hal ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman guru dalam merumuskan Tujuan Pembalejaran dan Hasil Pembelajaran yang akan di capai dari Murid. Ini bisa jadi ajang evaluasi diknas kepada kepala sekolah. Anggaran Penyusunannya di Ambil dari Dana BOS.

4. Ujian Nasional di Hapuskan

Ujian Nasional di hapuskan yang ada hanya ujian kenaikan kelas dan ujian kelulusan Tingkat sekolah. Alasannya Ujian Tingkat Lanjut setelah mereka lulus SMA dan setingkat sudah ada Ujian Syaringan Masuk Perguruan Tinggi (USMPT/SMPTN) sehingga ujian syaringan lulus nasional tidak di butuhkan.

5. Kualitas Guru di Evalusi Setiap Tahun

Setiap guru di Evaluasi Kulitasnya setiap tahun, untuk Guru-guru yang telah tersertifikasi Guru wajib mengumpulkan bobot Kredit PPL 40 SKP setiap tahun sesuai standar Profesi, PPL dilakukan oleh asosiasi Guru, Lembaga Pendidikan yang telah mendapat izin dari Kemendiknas. Biaya dibayar sendiri oleh Guru dari dana sertifikasi Guru. Guru-guru yang tidak memenuhi standar mutu 2 tahun berturut-turut maka Tunjangan sertifikasi gurunya di berhentikan sampai mereka menuhi syarat kembali, jika 5 tahun tidak memenuhi maka status PNSnya di cabut. cara ini supaya tunjangn sertifikasi guru tepat sasaran untuk peningkatan kualitas guru.

6. Pengedalian ketat atas Dana Bantuan Operasional Sekolah
Dana BOS sering tidak tepat sasaran, maka dana BOS dikaitkan pengukuran alokasi dengan kurikulum yang di bentuk dan pelaporan secara terintegrasi berskala nasional, sekolah yang tidak rapih dalam pengelolaan dana BOS maka anggarannya di kurangi, Dana BOS dialokasikan berdasarkan kinerja selain berdasarkan jumlah siswa.

Lampung, 7 April 2018

Hidayatullah

 

Facebook Comments